Titik Balik Energi Terbarukan di Indonesia?  – Sang Diplomat
Pacific Money

Titik Balik Energi Terbarukan di Indonesia? – Sang Diplomat

Tahun 2021 mungkin akan dianggap sebagai tonggak penting bagi pengembangan energi terbarukan (EBT) di Indonesia. Sepanjang tahun ini, pemerintah telah mengeluarkan dua peraturan penting, yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penggunaan Sistem Tenaga Surya Atap, dan Rencana Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030.

Kedua dokumen ini diprediksi akan memfasilitasi pertumbuhan energi terbarukan menjadi 23 persen dari bauran energi nasional pada tahun 2025. Salah satu poin penting dalam peraturan baru untuk sistem atap surya adalah kemampuan pelanggan untuk mengekspor 100 persen listrik yang dihasilkan oleh panel surya atap. panel ke perusahaan listrik milik negara PLN. Selanjutnya, rencana RUPTL 2021-2030 menetapkan target ambisius untuk EBT untuk mencapai lebih dari 51 persen bauran energi nasional pada akhir dekade ini. Bersama-sama, dokumen-dokumen ini membangkitkan harapan bahwa Indonesia dapat segera mengatasi peraturan yang tidak mendukung yang telah lama menghambat pengembangan EBT.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan energi terbarukan di Indonesia telah berkurang karena ketidakpastian peraturan dan iklim investasi yang tidak menarik. Rata-rata, kapasitas terpasang energi terbarukan Indonesia hanya tumbuh 4 persen per tahun sejak 2012. Ini jauh tertinggal dari Malaysia, Singapura, Vietnam, India, dan Thailand, yang kesemuanya telah mencapai pertumbuhan tahunan rata-rata lebih dari 10 persen pada periode yang sama. Titik. Pada tahun 2018, 46 dari 70 produsen listrik independen (IPP) yang menandatangani perjanjian jual beli listrik (PPA) dengan PLN gagal memenuhi tenggat waktu penutupan keuangan mereka. Apalagi antara 2018 hingga 2020, hanya 13 PPA baruS energi terbarukan ditandatangani. Hal ini diperparah dengan lambatnya kemajuan dalam penyusunan undang-undang energi terbarukan, yang masih harus diselesaikan. Dalam konteks ini, keputusan pemerintah untuk mengubah peraturan atap surya dan secara signifikan meningkatkan target EBT negara dapat menjadi titik balik penting bagi pengembangan EBT Indonesia di masa depan.

RUPTL 2021-2030 baru diluncurkan pada 27 September oleh PLN. Seperti disebutkan, pihaknya menetapkan target energi terbarukan sebesar 51,6 persen pada tahun 2030, peningkatan yang signifikan dari target 30 persen yang terkandung dalam iterasi sebelumnya dari RUPTL yang dirilis pada tahun 2019. Dalam jangka panjang, PLN juga menargetkan penghentian penuh penggunaan batu bara. pembangkit listrik pada tahun 2056, melalui substitusi bertahap merekapada dengan energi terbarukan berbasis baterai. Sebagian besar akan dihasilkan dari tenaga air (25,6 persen), tenaga surya (11,5 persen), dan panas bumi (8,3 persen). Peningkatan RE yang mencolok diperkirakan akan terjadi pada tahun 2028, karena kemajuan teknologi dan penurunan biaya teknologi baterai.

Tenaga surya merupakan salah satu bentuk EBT yang akan mendominasi bauran kelistrikan Indonesia, termasuk sistem solar rooftop. Menurut Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi solar rooftop sebesar 32,5 GW. Pemerintah telah mengatur penerapan panel atap sejak 2018, dan ditargetkan mencapai kapasitas terpasang 3,6 GW pada 2025. Target utamanya adalah rumah tangga dan sektor industri, terutama di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, yang diidentifikasi memiliki potensi pasar tertinggi.

Menikmati artikel ini? Klik di sini untuk berlangganan untuk akses penuh. Hanya $5 per bulan.

Namun, masalah utama dalam pengembangan atap surya adalah biaya di muka yang tinggi dan pengembalian investasi yang rendah. Peraturan tersebut direvisi dua kali pada tahun 2019 untuk memperkenalkan modifikasi kecil pada perizinan untuk sektor industri dan perhitungan biaya kapasitas, biaya yang dibebankan ke sektor industri untuk menghubungkan sistem atap surya mereka ke jaringan PLN. Pemerintah juga telah berupaya memberikan pembiayaan berbunga rendah untuk mendukung pemasangan PLTS atap. Namun, selama tiga tahun pertama implementasinya, total kapasitas sistem solar rooftop hanya mencapai 35 MW. Untuk mempercepat penerapan atap surya, pada kuartal ketiga tahun 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi No. 26, yang mengubah peraturan atap surya 2018 sebelumnya, meningkatkan persentase listrik yang dihasilkan dari tenaga surya yang dapat diekspor ke PLN dari 65 persen menjadi 100 persen, seperti yang disebutkan di atas. Meskipun peraturan baru ini masih diperdebatkan, itu tidak diragukan lagi meningkatkan daya tarik sistem atap surya untuk industri dan pemilik rumah.

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan juga menuai kontroversi di kalangan pakar energi. Apalagi mengingat Indonesia sebenarnya sudah mengalami kelebihan pasokan listrik sejak tahun lalu. Hal ini terutama disebabkan oleh perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional yang terlalu tinggi dan pandemi COVID-19, yang menurunkan permintaan listrik. Ini telah meningkatkan utang PLN menjadi sekitar $35 miliar pada tahun 2021 karena skema take or pay, yang memaksa PLN untuk membeli listrik yang tidak digunakan yang disediakan oleh IPP swasta. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan peraturan atap surya yang baru harus ditunda agar tidak memperburuk beban utang PLN.

Kekhawatiran lainnya adalah kurangnya pengembangan smart grid dan energy storage di jaringan listrik nasional. Rencana pemerintah untuk meningkatkan EBT harus diikuti dengan perbaikan jaringan ketenagalistrikan untuk mengatasi intermiten pasokan energi terbarukan. Jika tidak, akan mengancam ketahanan listrik nasional di masa depan.

Terlepas dari isu-isu di atas, baik Kementerian ESDM maupun PLN telah berhasil merekayasa terobosan untuk sektor energi terbarukan Indonesia setelah beberapa tahun vakum. Selain itu, ketergantungan lama Indonesia pada pembangkit listrik tenaga batu bara menjadi lebih genting mengingat janji Presiden China Xi Jinping baru-baru ini untuk menghentikan investasi pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri. China merupakan salah satu investor terbesar pembangkit listrik tenaga batu bara Indonesia.

Keputusan pemerintah untuk keluar dari PLTU batubara dan fokus pada peningkatan EBT tidak hanya sejalan dengan target pemerintah Indonesia untuk mencapai net-zero emisi pada tahun 2060, tetapi juga akan meningkatkan ketahanan energi nasional dalam jangka panjang. Meski demikian, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama pada finalisasi undang-undang energi terbarukan dan peraturan presiden tentang mekanisme penetapan harga dan pengadaan energi terbarukan. Pemerintah juga perlu membuat roadmap transisi energi yang optimal agar tidak melampaui tekanan terhadap lingkungan dan tidak memenuhi pasokan energi yang dibutuhkan. Harapannya, kedua dokumen tersebut bisa terbit akhir tahun ini seperti yang dijanjikan.

Posted By : pengeluaran hk